Pemprov Sulsel Bantah Diskriminasi Seleksi Paskibraka Nasional 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara tegas membantah isu diskriminasi yang mencuat dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya kabar mengenai seorang siswi yang disebut-sebut gagal lolos ke tingkat nasional. Pemprov Sulsel menegaskan bahwa seluruh hasil seleksi didasarkan pada peringkat nilai resmi dan mekanisme yang telah ditetapkan secara nasional, tanpa adanya unsur diskriminasi maupun perubahan hasil seleksi yang ramai diperbincangkan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menjadi salah satu pejabat yang memberikan klarifikasi mendalam terkait polemik ini. Ia menepis anggapan adanya pengumuman tiga besar yang kemudian dibatalkan. "Tidak pernah ada pengumuman resmi tiga besar yang dianulir. Informasi tersebut tidak memiliki dasar dan telah menimbulkan kesalahpahaman," ujar Bustanul Arifin. Ia juga menambahkan harapannya agar isu ini tidak diarahkan pada narasi rasisme, seraya menyatakan bahwa "Jika nanti ada seleksi ulang dari pusat, tentu kesempatan tetap terbuka bagi peserta dengan peringkat lebih tinggi. Kami berharap isu ini tidak diarahkan pada narasi rasisme."

Klarifikasi Detail dari Pemprov Sulsel dan BPIP

Polemik ini semakin memanas setelah nama siswi berinisial CYL, yang kemudian diketahui sebagai Cathlyn Yvaeni Lesmana dari SMA Cerdas Bangsa Makassar, menjadi sorotan publik. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Cathlyn Yvaeni Lesmana, yang dikabarkan masuk dalam peringkat tiga besar seleksi tingkat provinsi, gagal lolos ke tingkat nasional dan digantikan oleh peserta lain yang tidak masuk dalam 10 besar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa Cathlyn Yvaeni Lesmana tidak memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan saat menjalani seleksi di tingkat pusat. Beberapa catatan kesehatan yang menjadi pertimbangan antara lain kondisi penglihatan yang kurang tajam dan telapak kaki datar atau flat foot. "Kalau bukan karena matanya, penglihatannya agak kabur. Kemudian kakinya juga ada, apa istilahnya, flat foot atau telapak kaki datar," ungkap Jufri Rahman. Ia juga menekankan bahwa keputusan kelulusan sepenuhnya merupakan kewenangan panitia seleksi pusat, bukan panitia daerah Sulawesi Selatan. Menurut Jufri Rahman, istilah 'dianulir' atau 'diganti' tidak